Negosiasi, PUPR Disebut Akan Bayar Ganti Rugi Bidara Cina

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) akan bertugas membayarkan uang ganti rugi sengketa lahan Bidara Cina, Jakarta Timur.

Hal itu dilakoni setelah perkembangan terkini di mana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut gugatan kasasi sengketa Bidara Cina.

Kepala BBWSCC Bambang Hidayah mengatakan uang ganti rugi nanti dibayarkan pihaknya jika sudah ditemui kesepakatan antara pemerintah DKI dengan warga mengenai sengketa lahan tersebut.

"(Yang bayar) Dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau APBN," kata Bambang saat dihubungi, Kamis (19/9).

Ia mengatakan umumnya pembayaran sengketa lahan dilakukan pemerintah daerah. Namun berdasaekan kesepakatan, untuk proyek sodetan Kali Ciliwing-Kanal Banjir Timur (KBT), dana ganti rugi akan dibayar pemerintah pusat.

Sebelumnya, Anies Baswedan mencabut dua gugaqtan kasasi yang diajukan DKI. Anies berharap pencabutan itu bisa membuat proyek berjalan lebih cepat.

Pencabutan kasasi ini juga memungkinkan DKI dengan warga bisa mengukur dan bernegosiasi kembali perihal tanah yang bersengketa.

Bambang menambahkan ada sejumlah langkah yang perlu ditempuh untuk melakukan negosiasi ulang.

"Pertama membentuk Panlok dari Gubernur, kedua pembentukan Tim Satgas kemudian masuk proses pengukuran dan inventarisasi peta bidang," ujar dia.

Selanjutnya akan ada pengumpulan berkas desa atau bukti surat kepemilikan, penerbitan peta bidang, dan pengumuman yang diakhiri dengan penilaian tim penaksir.

"Terakhir dilakukan musyawarah bentuk ganti kerugian, validasi oleh BPN dan proses pembayaran ganti rugi," kata Bambang.

Sengketa proyek sodetan Kali Ciliwung berlangsung sejak 2015 silam. Proyek itu merupakan proyek pemerintah pusat yang ditujukan untuk penataan Kali Ciliwung dan pencegahan banjir di Jakarta.

[Gambas:Video CNN](ctr/kid)